mediarelasi.id — Usulan kontroversial muncul dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi: agar pria yang ingin menerima bantuan sosial (bansos) wajib menjalani vasektomi terlebih dahulu. Ide ini sontak mengundang sorotan, dan kini sedang masuk meja kajian Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf—atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Ipul—tidak langsung menolak, tapi juga belum memberi lampu hijau.
“Semua ide sedang kami telaah, termasuk usulan Pak Gubernur itu,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/4/2025).
Gus Ipul menyebut ide tersebut “menarik dari sisi kependudukan,” apalagi jika dikaitkan dengan pemerataan bantuan dan pengendalian populasi. Namun, menurutnya, pelaksanaan bansos tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Program bansos itu prosesnya panjang. Tidak bisa langsung diberi syarat baru tanpa penyesuaian besar. Kami masih perlu waktu untuk memahami dampaknya,” tuturnya.
Selain itu, menurutnya, masih banyak “pintu” lain untuk mendorong keadilan sosial. Ia menyebut program seperti BPJS Kesehatan, pelibatan warga dalam kegiatan lingkungan, dan tentu saja pemutakhiran data sebagai alternatif penguatan kesejahteraan.
Di tengah wacana syarat vasektomi, Gus Ipul justru lebih menyoroti tantangan klasik bansos: data yang tak akurat dan bantuan yang nyasar ke sasaran yang salah.
Pemerintah saat ini tengah menggeber pendataan sosial-ekonomi melalui Instruksi Presiden Nomor 4 dan 8 Tahun 2025. Harapannya, data tunggal yang valid bisa menjadi fondasi agar bansos benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
“Kalau pembaruan data dilakukan rutin setiap tiga bulan, saya yakin akurasinya akan makin tinggi,” jelasnya optimis.
Gus Ipul sendiri lebih condong mendukung ide partisipatif: mengajak penerima bansos aktif dalam kegiatan sosial.
“Seperti bersih-bersih lingkungan atau pengelolaan sampah, itu justru saya nilai sangat positif,” tambahnya.
