mediarelasi.id – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dikenal sebagai figur yang bekerja senyap namun efektif. Tanpa sorotan berlebihan, politisi senior Partai Gerindra ini berhasil menangani berbagai isu nasional dengan pendekatan yang solutif dan minim kegaduhan.
Sebagai Ketua Harian Gerindra, Dasco tak jarang menjadi juru damai di balik layar dalam meredakan sejumlah polemik besar. Salah satu kiprah terbarunya terlihat dalam kasus empat pulau di Aceh yang sempat tercatat masuk wilayah Sumatera Utara akibat Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Keputusan itu menuai reaksi keras dari publik dan pemerintah Aceh. Meski Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan mengevaluasi, gejolak tetap merebak. Melihat eskalasi isu ini, Dasco langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (14/6/2025) untuk mencari solusi cepat.
Responsnya langsung. Presiden Prabowo mengambil alih koordinasi, dan rapat penting pun digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (17/6/2025), meskipun Presiden turut serta secara daring dari luar negeri.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, serta Dasco sendiri. Rapat tersebut menghasilkan keputusan final bahwa keempat pulau tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
“Berdasarkan dokumen lama yang ditemukan Mendagri, wilayah tersebut memang sah milik Aceh,” kata Dasco kepada awak media usai rapat. Keputusan ini disambut positif dan berhasil meredam ketegangan publik.
Peran Dasco dalam menyelesaikan persoalan bangsa tak hanya berhenti di situ. Ia juga terlibat dalam penanganan gejolak pasar modal saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melemah tajam pada Maret lalu.
Dengan sigap, Dasco memimpin kunjungan DPR ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan stabilitas perdagangan. Langkahnya terbukti menenangkan pelaku pasar, IHSG pun kembali stabil.
Dalam isu lain, Dasco juga menjadi garda terdepan saat masyarakat ramai menyoroti rencana kenaikan PPN dari 11 menjadi 12 persen. Pada Desember 2024, ia mendampingi Presiden memberikan klarifikasi bahwa kebijakan tersebut hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, bukan kebutuhan pokok masyarakat. Penjelasan itu memberi kepastian dan menenangkan masyarakat luas.
Begitu pula saat kelangkaan LPG terjadi pada awal Februari 2025. Dasco kembali turun tangan, menghubungi langsung Presiden dan mengusulkan pelonggaran aturan bagi pengecer. Tak lama kemudian, distribusi gas kembali lancar.
Perannya pun tak hanya teknis, tetapi juga politis. Awal Juni lalu, Dasco diutus Presiden Prabowo untuk menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kunjungannya ke Teuku Umar disebut strategis dalam menjaga stabilitas hubungan antarpartai, terutama pasca-Pemilu.
Pengamat politik Haidar Alwi mengapresiasi pendekatan Dasco dalam menyatukan kepentingan legislatif dan eksekutif.
“Dia lebih sering terlihat sebagai pemadam api di tengah ketegangan politik. Tanpa banyak bicara, tapi hasilnya terasa nyata,” ujar Haidar, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, kelebihan Dasco terletak pada kemampuannya menjaga irama kerja pemerintahan tanpa mengundang kontroversi. “Dia hadir sebagai penyeimbang, menjaga komunikasi tetap terbuka, menjaga republik tetap utuh. Sosok seperti ini sangat dibutuhkan dalam situasi politik yang dinamis,” pungkas Haidar.
