mediarelasi.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah tetap akan berlangsung meski ada kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kegiatan ini krusial dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Efisiensi bukan berarti menghapus agenda yang esensial. Jika kegiatan itu penting dan dibutuhkan, tentu tetap harus dijalankan,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Minggu (2/2/2025).
Ia menekankan bahwa retret ini sangat strategis, terutama di tengah momentum Pilkada serentak 2024. Dengan adanya retret, diharapkan kepala daerah yang baru dilantik bisa selaras dengan kebijakan nasional.
“Kita ingin memastikan ada kesepahaman antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Apalagi, pelantikan kepala daerah bisa saja dilakukan dalam dua tahap karena beberapa daerah masih berproses di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Dana Retret Kepala Daerah Tidak dari Kantong Prabowo
Lebih lanjut, Prasetyo memastikan bahwa pendanaan retret kepala daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.
“Bukan dari Pak Prabowo, tapi dari anggaran negara,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa dalam retret kabinet sebelumnya, Prabowo sempat menggunakan dana pribadi. Namun, hal itu hanya terjadi karena saat itu pemerintahan baru mulai berjalan.
“Kalau dulu, di awal pemerintahan, mungkin ada dana pribadi yang dipakai. Tapi sekarang, semua sudah menggunakan mekanisme APBN,” tambahnya.
Digelar Sebelum Ramadan
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa jadwal retret kepala daerah masih menunggu kepastian pelantikan. Ia berharap acara ini bisa digelar sebelum Ramadan 2025.
“Kita harapkan pembekalan ini bisa terlaksana sebelum bulan puasa. Tapi kalau ada keterlambatan dalam penetapan kepala daerah oleh KPU dan DPR, mungkin bisa molor,” kata Bima di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
Menurutnya, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dipilih sebagai lokasi kegiatan. Ada kemungkinan retret dibagi dalam satu atau dua gelombang, tergantung jumlah peserta.
“Kalau kepala daerah yang hadir tidak sampai 500 orang, bisa satu gelombang seperti sebelumnya. Tapi kalau jumlahnya lebih banyak, mungkin perlu dibagi menjadi dua sesi,” jelasnya.
Materi: Dari APBD hingga Kepemimpinan
Dalam retret ini, kepala daerah akan dibekali wawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan APBD dan kerja sama dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).
“Selain itu, ada juga pembahasan terkait program strategis nasional yang perlu diselaraskan dengan visi-misi masing-masing kepala daerah,” terang Bima Arya.
Tak hanya soal teknis pemerintahan, para kepala daerah juga akan mendapatkan materi tentang kepemimpinan dari para tokoh nasional.
“Karena mereka adalah ujung tombak pembangunan di daerah, maka perspektif kepemimpinan mereka harus diperkuat. Akan ada tokoh-tokoh inspiratif yang diundang untuk berbagi pengalaman,” pungkasnya.
