mediarelasi.id – Di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus bergulung, Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan satu hal penting: negara tak boleh hanya jadi penonton. Ia mendesak pemerintah hadir lebih dekat dengan rakyat, khususnya para pekerja yang terpaksa terlempar dari sektor formal dan kini berjuang bertahan hidup di sektor informal.
“Setiap hari angkatan kerja bertambah, tapi lapangan kerja tak sebanding. Akibatnya, banyak yang terpaksa banting setir ke sektor informal. Di sinilah negara harus berdiri di samping mereka,” ujar Puan melalui pernyataan resminya dari Jakarta, Senin (5/5/2025).
Puan menyoroti data dari Hiring, Compensation, and Benefits Report 2025 milik Jobstreet yang menunjukkan bahwa 42 persen perusahaan telah memangkas jumlah pegawainya. Posisi staf administrasi dan karyawan tetap menjadi yang paling rentan terdampak.
“Jangan biarkan mereka yang di-PHK bertarung sendirian di jalanan. Negara harus mendampingi mereka dalam masa transisi—dari pekerja bergaji menjadi pelaku usaha, penyedia jasa, atau wirausahawan,” tegasnya.
Menurut Puan Maharani , fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem ketenagakerjaan Indonesia belum siap menjawab tantangan ekonomi modern dan gelombang digitalisasi.
Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, harus aktif turun tangan dalam proses adaptasi ini.
“Banyak dari mereka yang kini menjajakan dagangan kecil, membuka jasa online, hingga masuk ke dunia ekonomi kreatif. Mereka tidak menyerah, tapi negara harus memastikan mereka tidak sendirian,” ungkapnya.
Puan menutup dengan menekankan bahwa bantuan bukan semata berupa dana tunai, tapi juga pelatihan, pendampingan, dan akses pasar yang konkret. “Ini bukan soal memberi ikan, tapi bagaimana kita ajarkan mereka memancing di laut yang semakin digital dan kompetitif.”
