mediareladi.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pemerintah, termasuk Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, harus menyampaikan informasi dengan baik dan benar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul setelah kontroversi terkait respons Hasan Nasbi terhadap insiden teror kepala babi yang dialami wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica), pada 20 Maret 2025.
Alih-alih menyampaikan keprihatinan, Hasan justru menanggapi dengan candaan tak pantas: “Sudah dimasak saja.” Pernyataan ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil dan tokoh nasional.
Puan Maharani: Komunikasi Pemerintah Harus Sesuai Arahan Presiden
Menanggapi polemik ini, Puan menegaskan pentingnya komunikasi yang profesional dari jajaran pemerintah.
“Kami harapkan semua kementerian dan juru bicara kepresidenan mengikuti arahan Presiden dengan menyampaikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/3/2025).
Puan juga menekankan bahwa komunikasi yang buruk dari PCO dapat menimbulkan kesalahpahaman dan misinformasi. Oleh karena itu, ia meminta setiap pernyataan yang disampaikan ke publik harus sesuai dengan sikap resmi pemerintah.
Respons Hasan Nasbi: Teror atau Candaan?
Sebelumnya, Hasan Nasbi meremehkan insiden ini dengan mengatakan bahwa kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo lebih baik dimasak saja.
“Enggaklah (sebagai ancaman), saya lihat dari media sosial wartawan Tempo itu, dia malah bercanda soal daging babi,” ucap Hasan.
Hasan juga meminta agar kasus ini tidak dibesar-besarkan sebelum ada kepastian mengenai motifnya.
“Apakah ini benar-benar teror atau hanya lelucon? Saya lihat mereka juga menanggapinya dengan candaan,” tambahnya.
Koalisi Masyarakat Sipil & Susi Pudjiastuti Geram
Pernyataan Hasan menuai protes keras dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, DeJuRe, dan Setara Institute. Mereka menilai komentar Hasan tidak hanya merendahkan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kebebasan pers.
“Pernyataan ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Presiden harus meninjau ulang posisi Hasan sebagai Kepala PCO,” tegas Koalisi dalam pernyataan resminya pada Sabtu (22/3/2025).
Sikap Hasan juga memicu kritik dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Melalui akun Twitter pribadinya, Susi menyebut bahwa Hasan tidak pantas berbicara atas nama pemerintah.
“Ignorance! Dia harus berhenti mewakili pemerintah berbicara di muka publik, Pak @prabowo,” cuit Susi dengan emotikon tangan menjura, menegaskan ketidaksetujuannya.
Desakan Evaluasi Hasan Nasbi Menguat
Gelombang kritik terhadap Hasan Nasbi semakin menguat. Banyak pihak menilai bahwa seorang pejabat komunikasi kepresidenan seharusnya mengedepankan empati dan profesionalisme, bukan justru membuat pernyataan yang memperkeruh suasana.
Kini, publik menunggu sikap Presiden Prabowo: apakah Hasan Nasbi akan dievaluasi atau tetap bertahan sebagai juru bicara pemerintah?
