Puan Maharani Menanggapi Soal Tak Ada Kader PDIP yang Dipanggil oleh Prabowo

mediarelasi.id – Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, akhirnya angkat suara mengenai kabar bahwa tidak ada satu pun kader PDIP yang dipanggil oleh Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dalam persiapan penyusunan kabinet baru.

“Kalau tidak dipanggil, ya sudah begitu saja,” ujar Puan singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024).

Meski tidak ada kader partainya yang dipanggil, Puan memastikan bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan Prabowo tetap harmonis dan berjalan baik.

“Kami selalu menjaga komunikasi yang baik, seperti di DPR kita tetap menjalin hubungan yang solid. Kita akan terus bersama-sama membangun Indonesia. Tidak ada perbedaan besar di antara kami yang bisa memengaruhi tujuan utama, yaitu membangun negara ini secara bersama-sama,” jelasnya.

Puan Maharani juga menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, akan segera terlaksana dalam waktu dekat.

“InsyaAllah pertemuan itu pasti akan terjadi,” lanjut Puan dengan keyakinan.

Menurutnya, sebelum pelantikan kabinet baru, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi terkait pembentukan pemerintahan.

“Sebelum pelantikan, segala kemungkinan masih terbuka,” ucap Puan seraya menutup pembicaraan.

Gerindra Menyikapi Pemanggilan Calon Menteri

Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco, menegaskan bahwa proses pemanggilan calon menteri oleh Prabowo masih berlangsung.

“Pemanggilan belum selesai. Hingga tanggal 20 pagi nanti masih ada kesempatan untuk melakukan pemanggilan lebih lanjut,” kata Dasco menjelaskan situasi terkini.

Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, juga angkat bicara mengenai posisi PDIP terkait apakah mereka akan bergabung dengan pemerintahan atau memilih berada di luar sebagai oposisi. Menurutnya, keputusan strategis ini sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Keputusan besar tentang apakah PDIP akan berada dalam pemerintahan atau menjadi penyeimbang dari luar, sepenuhnya adalah kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum,” terang Chico dalam keterangannya pada Selasa (15/10/2024).

Apresiasi terhadap Sri Mulyani

Dalam pernyataan lain, Chico juga menyoroti pencalonan kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Prabowo. Menurutnya, kehadiran Sri Mulyani akan memastikan bahwa kebijakan fiskal negara dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, terutama di tengah tantangan ekonomi nasional dan utang luar negeri yang meningkat.

“Terkait penyusunan kabinet, PDI Perjuangan berpendapat bahwa susunan menteri seharusnya mencerminkan visi dan kebijakan pemimpin dalam menghadapi tantangan dan membangun masa depan. Kehadiran Sri Mulyani diharapkan bisa menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal,” ungkap Chico.

Lebih lanjut, Chico menegaskan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo tetap terjaga dengan baik, mengingat sejarah panjang kerja sama dan hubungan yang harmonis di antara keduanya.

“Hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo sangat baik dan memiliki sejarah panjang. Mereka sering bekerja sama, terutama dalam isu-isu penting seperti kedaulatan pangan, energi, pertahanan, dan politik pendidikan serta kebudayaan,” tambahnya.

Pemanggilan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan

Di tengah proses pembentukan kabinet, Sri Mulyani merupakan salah satu nama kuat yang dipertahankan oleh Prabowo Subianto untuk melanjutkan perannya sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani sendiri mengakui bahwa ia telah beberapa kali bertemu dengan Prabowo dalam masa transisi ini untuk membahas anggaran negara dan kebijakan fiskal yang akan diterapkan pada tahun 2025.

“Selama masa transisi, kami terus berdiskusi, terutama tentang penguatan Kementerian Keuangan dan kebijakan fiskal yang dapat mendukung program-program yang diusung oleh beliau (Prabowo),” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga memastikan bahwa tidak akan ada perubahan struktur di Kementerian Keuangan, menanggapi isu tentang wacana pemisahan kementerian tersebut dari Badan Penerimaan Negara (BPN).

“Struktur Kementerian Keuangan tetap sama. Tidak ada pemisahan antara kementerian dan BPN,” tegasnya.

Dalam kabinet baru Prabowo, Sri Mulyani diminta fokus pada pengelolaan penerimaan negara, termasuk optimalisasi pajak, bea cukai, dan belanja negara. Selain itu, Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas investasi dan transfer anggaran ke daerah, dengan harapan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya dan Prabowo banyak berdiskusi mengenai bagaimana dampak APBN bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Ini menjadi salah satu perhatian utama beliau,” tambah Sri Mulyani.

Menteri Lain yang Dipanggil

Selain Sri Mulyani, beberapa menteri lainnya juga dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Di antaranya adalah Airlangga Hartarto yang kembali diundang untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, dan Bahlil Lahadalia yang dipertimbangkan untuk tetap menjabat sebagai Menteri ESDM.

Tak hanya itu, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian juga turut diundang oleh Prabowo.

Dengan segala dinamika yang terjadi, publik masih menunggu susunan kabinet Prabowo yang akan diumumkan menjelang pelantikan. Meskipun hingga saat ini belum ada kader PDIP yang dipanggil, banyak pihak yakin bahwa hubungan antara Prabowo dan PDI Perjuangan akan tetap terjalin baik untuk kepentingan bangsa.