Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khaerul Saleh, mengklaim ada 82 anggota DPR yang terlibat judi online. MKD akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang terbukti bersalah. Anggota MKD, Habiburokhman, menyatakan bahwa sanksi akan diberikan secara tegas dan terukur.
“Kami akan mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap anggota yang bersangkutan,” kata Habiburokhman, Senin (1/7/2024). Bentuk dan mekanisme sanksi akan dibahas dalam rapat internal MKD.
Pangeran Khaerul Saleh menambahkan bahwa PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki data yang menunjukkan lebih dari 1.000 anggota legislatif, baik pusat maupun daerah, terlibat dalam judi online, dengan lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka.
“Total nilai transaksi mencapai hampir Rp 25 miliar,” ungkap Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/6/2024).
Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengusulkan agar pengungkapan tidak hanya terbatas pada legislatif. “Tidak adil jika hanya legislatif yang diungkap. Eksekutif dan yudikatif juga perlu disampaikan. Jangan sampai judi online ini merambah ke semua cabang kekuasaan,” kata Nasir.
Dengan berbagai informasi dan tanggapan ini, publik menantikan langkah tegas dari MKD dalam menangani kasus ini dan memastikan integritas lembaga legislatif terjaga.
Halaman : 1 2
