mediarelasi.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini sedang dalam fase uji coba di 80 titik di berbagai wilayah Indonesia. Targetnya, pada 2 Januari 2025, program ini akan diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia.
Ikeu Tanziha, Staf Ahli Kepala BGN, menyatakan bahwa hasil uji coba ini sangat berharga sebagai pedoman dalam menyusun standar operasional untuk berbagai unit pelayanan gizi.
“Kami telah melakukan uji coba di 80 lokasi yang mencakup dapur umum dan layanan gizi mobile, terutama untuk sekolah dan komunitas. Syukurlah, hasilnya sangat positif, memberikan keyakinan untuk perluasan program di tahun depan,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai!”, pada Senin (4/11/2024).
BGN berencana membangun unit pelayanan gizi di berbagai daerah untuk menjamin distribusi makanan bergizi tepat sasaran, terutama bagi siswa sekolah dan kelompok rentan lainnya. Pada tahap awal, sekitar 15 hingga 20 juta anak Indonesia akan menjadi penerima manfaat, dengan dukungan anggaran Rp71 triliun dari RAPBN 2025.
Ikeu juga menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis melibatkan kolaborasi dengan UMKM dan sektor swasta untuk penyediaan bahan pangan lokal bergizi.
“Partisipasi UMKM lokal sangat penting agar dana program juga menggerakkan ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang disediakan bergizi dan turut mendukung ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Untuk meningkatkan kelancaran penyaluran, BGN bekerja sama dengan Kodim di berbagai daerah, yang akan membantu menjangkau wilayah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Selain anak sekolah, kelompok penerima manfaat program ini termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Unit layanan gizi yang ada, seperti dapur umum, ditargetkan dapat melayani 2.500 hingga 3.000 penerima di setiap titik.
Keberhasilan program ini akan dievaluasi secara berkala melalui pengukuran indikator kesehatan seperti tinggi dan berat badan anak oleh tenaga gizi di unit pelayanan. Evaluasi juga melibatkan Puskesmas dan sekolah, dengan pengawasan BPOM untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan.
“Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam memantau status gizi anak dan memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat. Semua ini dilakukan untuk menjaga kualitas program dan memaksimalkan manfaatnya,” tegas Ikeu.
Tantangan utama program ini mencakup kelangsungan pasokan pangan dan pengawasan di lapangan. Selain itu, menyesuaikan jenis makanan dengan kebiasaan budaya setempat juga menjadi perhatian.
“Kami memastikan standar gizinya tetap tinggi, namun menu akan disesuaikan dengan preferensi budaya lokal dan penggunaan bahan pangan lokal,” tutupnya.
