mediarelasi.id – Dalam langkah cepat, Presiden Prabowo Subianto segera mengumumkan susunan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Merah Putih, terdiri dari 109 orang. Jumlah ini bahkan belum termasuk staf khusus dan utusan khusus presiden.
Menurut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kabinet ini adalah solusi untuk menghadapi tantangan Indonesia menuju negara maju. Ketua DPP PSI, Agus Herlambang, menyebut bahwa dengan populasi 280 juta jiwa tersebar di berbagai pulau, diperlukan perhatian khusus dan para menteri yang fokus pada satu bidang.
“Memecah kementerian membuat menteri bisa lebih fokus. Dengan demikian, kinerja akan lebih optimal,” jelas Agus dalam pernyataannya pada Rabu (23/10/2024).
Kabinet ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia pasca-Orde Baru.
Dibandingkan pemerintahan sebelumnya, jumlah anggota kabinet ini hampir dua kali lipat, membuat pemerintahan Prabowo-Gibran menonjol dengan formasi jumbo.
Penambahan ini terjadi akibat dibentuknya kementerian baru serta pemecahan kementerian warisan Kabinet Indonesia Maju.
Namun, di sisi lain, M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, memberikan pandangan yang berlawanan.
Menurutnya, gemuknya Kabinet Prabowo Subianto ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan bisa menambah kerumitan dalam pemerintahan.
“Kabinet besar cenderung memperpanjang alur birokrasi dan meningkatkan risiko tumpang tindih kewenangan,” jelas Jamiluddin.
Ia juga mengkritik komposisi kabinet ini yang dianggap lebih sebagai kabinet akomodatif, dimana beberapa posisi menteri diisi oleh tokoh-tokoh yang tidak sesuai dengan keahliannya. Di antaranya, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, dan Budi Arie Setiadi dipertanyakan kapabilitasnya dalam menangani bidang-bidang strategis seperti energi dan koperasi.
“Ini membuat Kabinet Merah Putih terlihat lebih sebagai ajang balas jasa politik ketimbang kabinet yang benar-benar disusun untuk mewujudkan visi Prabowo-Gibran secara efektif,” pungkas Jamiluddin.
Meski demikian, Jamiluddin berharap kabinet ini bisa bertahan hingga lima tahun ke depan, dengan mencerminkan kekuatan politik Indonesia yang terwakili di dalamnya. Kabinet ini, walau kontroversial, diharapkan mampu menghadapi tantangan besar dalam perjalanan Indonesia menjadi negara maju.
