mediarelasi.id – Dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan stabil. Upaya ini mencakup pengamanan jalur logistik dan transportasi serta pemberantasan praktik premanisme yang meresahkan pelaku usaha.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, melalui sambutan tertulis yang disampaikan oleh Karopenmas Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam Dialog Publik di Hotel Grand Dhika, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025), menyoroti pentingnya kelancaran arus distribusi barang dan jasa.
“Gangguan sekecil apa pun di jalur distribusi bisa menimbulkan efek berantai—meningkatkan biaya logistik, memperlambat perputaran modal, dan pada akhirnya melemahkan daya saing nasional,” ujar Sandi.
Lebih lanjut, Sandi juga menyinggung premanisme sebagai salah satu hambatan utama dunia usaha yang bisa merusak iklim investasi dan mengurangi kepercayaan investor. Polri, katanya, siap berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) guna mendukung geliat perekonomian.
Keamanan Jadi Syarat Mutlak Pertumbuhan
Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Erik Armundito, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa stabilitas keamanan adalah syarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari ancaman dalam negeri maupun eksternal.
Senada, ekonom senior Dr. Tauhid Ahmad mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap ketidakpastian global, terutama kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump yang dapat berdampak besar pada industri dalam negeri.
“PHK massal akibat tekanan global bisa memperbesar pengangguran. Jika tidak segera ditangani dengan penciptaan lapangan kerja, kondisi ini bisa memperparah premanisme,” jelas Tauhid.
Keamanan Objek Vital Perlu Ditingkatkan
Brigjen Pol. Suhendri, Direktur Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Baharkam Polri, menyoroti kurangnya pengamanan pada objek vital nasional. Dari 1.970 objek vital yang ada, hanya sekitar 4 persen yang telah dilengkapi sistem pengamanan sesuai standar Polri.
“Ini menjadi tantangan besar karena lemahnya sistem pengamanan berpotensi menimbulkan risiko serius bagi sektor strategis nasional,” ujarnya.
Ribuan Kasus Premanisme Ditindak
Kombes Pol. Dony Alexander dari Bareskrim Polri menambahkan, sejak diluncurkannya operasi khusus pada 1 Mei, Polri telah menangani lebih dari 1.000 kasus premanisme dan 2.300 kasus lainnya di luar target operasi. Sebanyak 3.210 tersangka premanisme dan 4.999 pelaku lain telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami mendorong agar jaksa dan hakim menjatuhkan vonis maksimal sebagai bentuk efek jera. Ini penting untuk menunjukkan bahwa hukum berpihak pada iklim usaha yang sehat,” kata Dony.
Meskipun begitu, para narasumber sepakat bahwa menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bukanlah tugas Polri semata. Dibutuhkan sinergi lintas sektor dan kolaborasi erat antara seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi nasional.
