PMN Non-Tunai Senilai Rp 1,9 Triliun Tertunda, Hutama Karya Kembali Minta Persetujuan DPR

Dana PMN ini diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan, terutama dalam melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

“Meningkatkan konektivitas backbone Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Jambi,” ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan bahwa ada proses PMN non-tunai yang belum dicairkan ke empat BUMN, meskipun pembahasannya telah dilakukan pada 2022.

Sri Mulyani mengatakan, diperlukan konfirmasi ulang kepada Komisi XI DPR RI atas rencana yang tertahan sejak 2022 untuk mendapatkan persetujuan kembali.

Empat BUMN yang diusulkan mendapat PMN non-tunai bersumber dari BMN adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Sejahtera Eka Graha, PT Varuna Tirta Prakasya (VTP), dan PT Bio Farma. Hutama Karya diusulkan mendapat 30 bidang tanah di Tangerang dan 2 bidang tanah di Palembang dengan nilai total Rp 1,93 triliun.

Majalah Fortune Southeast Asia 500 2024 baru-baru ini merilis daftar 500 perusahaan terbesar dan terbaik di Asia Tenggara, di mana PT Hutama Karya (Persero) berhasil meraih peringkat ke-183. Dalam kategori BUMN Infrastruktur di Indonesia, Hutama Karya menempati posisi tertinggi, mengungguli PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan melakukan transformasi signifikan.

“Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan transformasi yang menyeluruh, dari aspek keuangan hingga pengembangan bisnis dan investasi,” ujar Adjib.

Pada tahun 2023, Hutama Karya mencatat pendapatan sebesar USD 1,768.6 juta atau sekitar Rp 26,93 triliun, dengan laba bersih mencapai USD 120,1 juta atau Rp 1,872 triliun, meningkat 500,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.