mediarelasi.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan membuka lelang untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di kawasan inti IKN pada kuartal pertama 2025. Salah satu proyek yang menjadi fokus adalah gedung MPR/DPR, simbol demokrasi dan pusat aktivitas legislasi nasional.
Proses Lelang Dimulai di Tengah Evaluasi Anggaran
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyebutkan bahwa lelang proyek ini merupakan bagian dari kelanjutan pembangunan IKN yang menjadi prioritas pemerintah. Meski demikian, pelaksanaan proyek tetap berada di bawah pengawasan ketat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang saat ini sedang mengevaluasi seluruh alokasi anggaran.
“Seluruh anggaran masih menunggu hasil review dari BPKP. Namun, kami optimistis proses lelang untuk gedung legislatif dan yudikatif, termasuk gedung MPR/DPR, akan dimulai pada kuartal pertama 2025,” ujar Dody di Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Anggaran dan Fokus Proyek Strategis
Kementerian PUPR telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk tahun 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 14,87 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur di IKN. Anggaran ini mencakup:
- Pembangunan jalan dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
- Pengembangan jalan tol menuju IKN.
- Duplikasi Jembatan Pulau Balang dengan bentang pendek.
- Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Saritas.
- Pembangunan gedung pemerintahan dan kantor keamanan, termasuk untuk Polri dan BIN.
Dukungan anggaran terbesar berasal dari tiga instruksi presiden (Inpres) baru yang akan diterbitkan untuk bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga. Ketiga Inpres ini diproyeksikan membutuhkan anggaran hingga Rp 28,55 triliun.
Strategi Pembangunan di Tengah Tantangan
Meski anggaran untuk beberapa proyek IKN sedang “dibintang” atau ditahan sementara menunggu evaluasi, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan. Keputusan ini sejalan dengan visi besar menjadikan IKN sebagai simbol modernitas Indonesia sekaligus pusat pemerintahan yang berkelanjutan.
Kawasan inti IKN, termasuk gedung MPR/DPR, dirancang tidak hanya sebagai pusat legislatif, tetapi juga sebagai representasi arsitektur modern yang selaras dengan lingkungan. Fasilitas ini akan dirancang menggunakan konsep hijau dengan teknologi ramah lingkungan, mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan yang menjadi fondasi pengembangan IKN.
Progres Proyek-Proyek Pendukung
Selain pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur pendukung di IKN terus menjadi prioritas. Jalan tol menuju kawasan ini sedang dalam tahap percepatan, sementara pembangunan jembatan Pulau Balang yang akan menjadi jalur penghubung strategis juga terus berjalan. Sistem penyediaan air minum (SPAM) Saritas dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih seluruh kawasan inti pemerintahan.
IKN: Harapan Baru Indonesia
IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan cerminan visi Indonesia menuju masa depan. Pembangunan gedung MPR/DPR dan fasilitas strategis lainnya menjadi langkah penting dalam mempercepat transformasi ini. Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah berupaya memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
Bagi masyarakat, realisasi proyek ini menjadi simbol bahwa Indonesia tengah berprogres ke arah yang lebih maju dan terintegrasi. Sementara itu, bagi para kontraktor dan investor, pembukaan lelang pada kuartal pertama 2025 menjadi peluang besar untuk berpartisipasi dalam proyek monumental ini.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan teknologi, pembangunan IKN tidak hanya menjawab kebutuhan pemerintahan, tetapi juga menciptakan pusat aktivitas yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
