mediarelasi.id – Asap belum benar-benar hilang dari langit Garut, tapi getaran ledakan amunisi di Desa Sagara, Cibalong, masih bergema di hati banyak orang. Tragedi yang menewaskan 13 jiwa — 4 di antaranya anggota TNI, dan 9 warga sipil — menjadi alarm keras yang tak bisa diabaikan. Ketua DPR RI Puan Maharani pun angkat suara, menekankan bahwa insiden ini bukan sekadar kecelakaan, tapi sinyal darurat akan perlunya pembenahan serius.
“Ini harus menjadi momen evaluasi total. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang, apalagi sampai melibatkan masyarakat sipil,” tegas Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/5).
Tak tinggal diam, Puan menegaskan bahwa Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan keamanan akan memanggil para pejabat militer terkait. Panglima TNI hingga jajaran yang terlibat di lapangan akan diminta pertanggungjawaban secara terbuka.
“Kenapa prosedur bisa bocor? Kenapa warga sipil ada di lokasi pemusnahan amunisi? Ini bukan hal kecil. Ini tentang nyawa,” tambahnya.
Ledakan terjadi Senin pagi, 12 Mei 2025, saat pemusnahan amunisi oleh TNI AD tengah berlangsung. Awalnya, prosedur dijalankan dengan dua lubang sumur yang disiapkan khusus untuk menghancurkan amunisi kadaluarsa. Semua terpantau aman. Tapi malapetaka datang dari lubang ketiga — yang dipersiapkan untuk meledakkan sisa detonator.
Tanpa peringatan, ledakan hebat terjadi. Dentuman bukan hanya memporak-porandakan tanah tempat lubang itu berada, tetapi juga merenggut nyawa 13 orang. Suara tangis menggema, menggantikan denting logam militer.
Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, menyatakan penyelidikan masih berjalan. Yang menjadi pertanyaan besar: mengapa warga sipil berada begitu dekat dengan lokasi berbahaya tersebut?
“Penyebab masih kami dalami, termasuk soal keberadaan warga sipil di titik ledakan,” ujarnya.
Insiden ini juga memicu gelombang kritik publik soal prosedur pengamanan dan standar operasional pemusnahan bahan peledak militer. Tragedi ini adalah luka bersama, dan jadi pengingat bahwa urusan senjata bukan hanya soal strategi — tapi soal akurasi, keamanan, dan akuntabilitas.
DPR sudah memberi isyarat: tak ada ruang untuk kelalaian. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab, karena di balik lubang amunisi itu, ada lubang dalam di hati keluarga korban yang tak bisa ditutup begitu saja.
