mediarelasi.id – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif berbasis desa yang bertujuan memperkuat daya beli masyarakat serta menstabilkan harga bahan pokok melalui pendekatan koperasi yang lebih efisien.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang diberi mandat langsung oleh presiden, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk memotong ketergantungan pada perantara atau middleman dalam rantai distribusi pangan. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat, sekaligus meringankan beban konsumen.
“Sebelumnya, distribusi pangan harus melalui delapan rantai pasok yang panjang. Dengan program ini, sistem distribusi kami sederhanakan menjadi hanya tiga tahapan utama, yakni produsen (petani), koperasi, dan konsumen,” ungkap Amran dalam pernyataannya di Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025).
Saat ini, nilai transaksi dari sembilan komoditas pangan utama—termasuk padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan kopi—mencapai Rp 313 triliun, sebagian besar masih dikendalikan oleh middleman. Keberadaan perantara ini menyebabkan harga melonjak di tingkat konsumen, sementara petani hanya menerima keuntungan yang minim.
Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, rantai distribusi pangan akan direduksi dari delapan tahapan menjadi hanya tiga.
Pemerintah menargetkan pengurangan perputaran dana di tangan middleman dari Rp 313 triliun menjadi Rp 50 triliun. Ini berarti Rp 263 triliun akan langsung mengalir ke petani dan konsumen, memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil.
“Program ini membawa manfaat nyata bagi semua pihak, dari petani hingga masyarakat luas. Inilah solusi jangka panjang untuk memperbaiki ekosistem pangan Indonesia,” ujar Amran dengan optimisme.
Dengan penerapan Koperasi Merah Putih, pemerintah yakin bahwa perekonomian pedesaan akan semakin kuat. Selain menjamin stabilitas harga pangan, petani juga akan memperoleh pendapatan yang lebih layak dari hasil panen mereka. Program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
