mediarelasi.id – Mayor Teddy Indra Wijaya resmi menyandang pangkat Letnan Kolonel (Letkol) TNI AD pada awal Maret 2025. Namun, alih-alih sekadar menjadi pencapaian pribadi, promosi ini justru memicu perdebatan sengit di kalangan publik. Pasalnya, Teddy saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, sebuah posisi yang secara umum lebih identik dengan ranah sipil dibanding militer.
Fenomena ini kembali mengangkat perdebatan klasik mengenai batasan antara karier militer dan jabatan sipil dalam pemerintahan. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa kenaikan pangkat Teddy telah melalui prosedur yang sah dan sesuai regulasi yang berlaku di lingkungan TNI.
Menurut Jenderal Maruli, promosi ini didasarkan pada enam poin utama yang mengacu pada berbagai peraturan Panglima TNI dan Kasad. Ia juga menekankan bahwa keputusan ini melibatkan pertimbangan dari Pimpinan Angkatan Darat dan bukan sekadar keputusan sepihak.
Namun, tak semua pihak sepakat. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, melontarkan kritik tajam terhadap promosi ini. Ia menilai adanya potensi penyalahgunaan wewenang, mengingat Teddy masih berstatus perwira aktif saat menduduki jabatan sipil. Menurutnya, idealnya seorang perwira harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum menerima jabatan di luar struktur militer.
Lebih jauh, Ardi mempertanyakan apakah jabatan Sekretaris Kabinet termasuk dalam daftar 10 jabatan yang diperbolehkan bagi perwira aktif menurut UU TNI. Ia juga menyoroti kemungkinan dampak negatif bagi prajurit lain yang selama ini berjuang di medan tugas, tetapi belum mendapatkan apresiasi serupa. Imparsial pun mendesak Panglima TNI agar mempertimbangkan ulang keputusan ini demi menjaga prinsip meritokrasi di lingkungan TNI.
Karier Militer yang Gemilang
Terlepas dari kontroversi, perjalanan karier Teddy Indra Wijaya memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Lulusan Akademi Militer tahun 2011 ini pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Yonif Para Raider 328 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet pada Oktober 2024.
Tak hanya itu, Teddy juga memiliki rekam jejak sebagai ajudan Presiden Joko Widodo dari 2014 hingga 2019, serta ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 2020. Kepercayaan yang diberikan kepadanya di berbagai posisi strategis menunjukkan bahwa ia memang dianggap sebagai sosok yang kompeten dan berintegritas.
Namun, promosi Teddy kali ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama mengenai waktu kenaikannya.
Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR, mengungkapkan bahwa kenaikan pangkat dalam TNI biasanya terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada 1 April dan 1 Oktober, kecuali untuk perwira tinggi yang dapat dipromosikan kapan saja sesuai kebutuhan organisasi.
“Kenaikan pangkat ini menimbulkan pertanyaan. Apakah regulasi ini berlaku bagi seluruh prajurit atau hanya untuk Mayor Teddy?” ujar TB Hasanuddin, Jumat (7/3/2025). Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses promosi agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan prajurit dan masyarakat.
Dilema Militer dan Sipil
Sebagian pihak mendukung keputusan ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Teddy. Namun, tak sedikit pula yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap tatanan organisasi militer. Kekhawatiran utama adalah potensi benturan kepentingan antara tugas sipil dan kewajiban militer, yang bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam batasan peran seorang prajurit.
Jenderal Maruli menjelaskan bahwa promosi ini berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025, yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi keputusan tersebut. Namun, apakah itu cukup untuk meredakan keraguan publik? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Dengan adanya berbagai peraturan yang menjadi dasar kenaikan pangkat di TNI, seperti Peraturan Panglima TNI No. 5 Tahun 2019 dan Peraturan Kasad No. 7 Tahun 2020, proses ini memang memiliki pijakan hukum. Akan tetapi, esensi dari regulasi ini tetap perlu ditelaah lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa bagi individu tertentu.
Di tengah perdebatan ini, publik menantikan jawaban dari institusi militer dan pemerintah mengenai arah kebijakan yang lebih jelas terkait peran perwira aktif dalam jabatan sipil. Apakah ini akan menjadi preseden baru dalam dunia militer Indonesia, atau justru memunculkan pertanyaan baru yang lebih kompleks?
