mediarelasi.id – Presiden Jokowi, mengkritisi masih adanya kerumitan dalam prosedur birokrasi di lapangan. Padahal, pemerintah sudah melakukan banyak deregulasi dan birokratisasi untuk mempermudah proses perizinan.
“Meskipun deregulasi dan birokratisasi sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak dalam praktik di lapangan,” kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya tetap ruwet, baik di pusat maupun daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” tambahnya.
Menurut Jokowi, hal tersebut mudah disalahgunakan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat. Ia meminta agar regulasi yang ada disinkronkan dan prosedur disederhanakan agar pemerintahan berjalan efektif.
“Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur,” tuturnya.
“Agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” sambung Jokowi.
Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada agar bisa lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Untuk mencapainya, Indonesia tidak boleh terbelenggu dengan prosedur yang rumit.
“Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses, berani lebih fokus pada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan bagi bangsa ini,” pungkas Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya akan menyelesaikan masa tugasnya pada Oktober 2024 dan digantikan oleh Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung transisi pemerintahan.
“Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024, saya akan digantikan oleh Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” kata Jokowi dalam acara yang sama.
“Saya harapkan dukungan BPK dan komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan dengan baik,” sambungnya.
Jokowi juga meminta BPK mendukung perbaikan ekosistem pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil. Ia yakin pemerintahan Prabowo akan memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Saya yakin pemerintahan saat ini dan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan serta akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap anggaran tahun 2023. Hal ini agar pengelolaan APBN dan APBD ke depan semakin baik.
Adapun BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah tahun 2023. Jokowi menekankan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi, namun kewajiban.
“WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” tutur Jokowi.
“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” sambungnya.
