Gebrak Meja, Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massa

- Penulis Berita

Jumat, 28 Februari 2025 - 16:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,mediarelasi.id – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menilai Pemilu 2024 yang diselenggarakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai pemilu paling kacau dalam sejarah.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Deddy menyatakan ketidakpuasannya terhadap jalannya pemilu.

“Pemilu kali ini adalah yang paling berantakan dalam sejarah, sah!” tegas Deddy

Menurutnya sekitar 60 persen atau 310 dari total 545 hasil Pilkada 2024 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang menunjukkan kekacauan dalam proses politik kali ini.

Baca Juga:  Persiapan Upacara HUT ke-79 RI di IKN: ASN Menginap di Hotel, Peserta dan Petugas di Perkemahan

Ia pun mengusulkan agar para pejabat terkait, termasuk pimpinan KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Kapolri, bertanggung jawab dengan cara mengundurkan diri secara massal.

“Saya kira wajar jika kita semua mundur. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri—kita semua gagal!” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Deddy juga mengakui bahwa DPR ikut bertanggung jawab atas kondisi ini. Ia bahkan bersedia mundur bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa.

Baca Juga:  Hasan Nasbi Ajukan Pengunduran Diri dari Kepala PCO, Disampaikan Lewat Media Sosial

Ia menambahkan bahwa jumlah pilkada bermasalah bisa lebih dari 60 persen, karena banyak pasangan calon yang memilih tidak menggugat ke MK akibat pelanggaran yang terlalu masif atau kelelahan menghadapi proses hukum.

“Ada 198 daerah yang tidak mengajukan gugatan, bukan berarti semuanya bersih. Bisa jadi pelanggarannya terlalu masif atau mereka sudah putus asa,” tutupnya. (Mbj)

Berita Terkait

Sri Mulyani Terima Dana Pensiun dari Taspen, Berapa Jumlahnya?
Soal Dualisme di Tubuh PPP, Ini Respons Kementerian Hukum
PPPA Ingatkan Pentingnya Higienitas dan Inovasi Daerah dalam Pelaksanaan Program MBG
Wapres Tak Akan Permanen Berkantor di Papua, Tapi Bisa Lakukan Kunjungan Kerja
Tom Lembong di Persimpangan Hukum: Dari Kabinet ke Kursi Terdakwa
Raja Juli Antoni Ingin Standar Keamanan Pendakian Gunung Diperketat
Sufmi Dasco, Sosok Tenang di Balik Banyak Solusi Politik
Gibran Blusukan ke Blitar, Ziarah ke Makam Bung Karno Jadi Awal Kunjungan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Oktober 2025 - 15:50 WIB

Sri Mulyani Terima Dana Pensiun dari Taspen, Berapa Jumlahnya?

Rabu, 1 Oktober 2025 - 15:46 WIB

Soal Dualisme di Tubuh PPP, Ini Respons Kementerian Hukum

Minggu, 28 September 2025 - 13:48 WIB

PPPA Ingatkan Pentingnya Higienitas dan Inovasi Daerah dalam Pelaksanaan Program MBG

Kamis, 10 Juli 2025 - 11:45 WIB

Wapres Tak Akan Permanen Berkantor di Papua, Tapi Bisa Lakukan Kunjungan Kerja

Jumat, 4 Juli 2025 - 10:19 WIB

Tom Lembong di Persimpangan Hukum: Dari Kabinet ke Kursi Terdakwa

Berita Terbaru

Politik

Soal Dualisme di Tubuh PPP, Ini Respons Kementerian Hukum

Rabu, 1 Okt 2025 - 15:46 WIB