Erick Thohir Mobilisasi BUMN untuk Layanan Makan Bergizi Gratis

- Penulis Berita

Rabu, 6 November 2024 - 11:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Erick Thohir Mobilisasi BUMN untuk Layanan Makan Bergizi Gratis

Erick Thohir Mobilisasi BUMN untuk Layanan Makan Bergizi Gratis

mediarelasi.id – Menteri BUMN Erick Thohir menunjukkan komitmennya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong pembentukan Pos Pelayanan Gizi melalui dukungan perusahaan milik negara.

Dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Erick membahas pentingnya kemandirian pangan dan strategi implementasi MBG di berbagai wilayah. Program ini diharapkan mampu menyediakan asupan gizi yang merata bagi masyarakat.

“Kami sangat mendukung sinergi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat kemandirian pangan,” ujar Erick dalam pernyataannya pada Rabu (6/11/2024).

Pos Pelayanan Gizi yang dibentuk dirancang untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di banyak wilayah Indonesia, dengan target melayani sekitar 3.000 penerima yang akan mendapatkan makanan bergizi sehari sekali atau lima kali seminggu.

Baca Juga:  Yuk Simak! Gaji PPS Pilkada 2024 dan Masa Kerjanya, Serta Cara Daftarnya

“Pilot project di Magelang telah berhasil menunjukkan dampak positif pada peningkatan gizi masyarakat,” tambah Erick.

Erick Thohir menegaskan dukungannya yang berkelanjutan terhadap program ini, serta peran penting BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi untuk mendukung operasi pos-pos pelayanan tersebut.

“Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan distribusi pangan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” kata Erick.

Erick juga menjelaskan bahwa pendirian Pos Pelayanan Gizi membutuhkan investasi sekitar Rp 3-5 miliar, yang didukung oleh APBN, kerja sama BUMN, instansi lain seperti TNI, serta dukungan BUMDes dan sektor swasta.

Dalam pengoperasiannya, pos ini akan mendapatkan dana dari APBN, dengan anggaran rata-rata Rp 11 miliar per tahun. Biaya operasional ini disesuaikan dengan kebutuhan logistik dan biaya pangan di masing-masing daerah.

Baca Juga:  Gus Yahya: Pernyataan Prabowo Soal Palestina-Israel Sejalan Dengan Kebijakan RI

“Pos ini juga akan didukung oleh ekosistem BUMN khususnya yang bergerak di sektor pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN,” ujar Erick.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula beberapa direksi dari BUMN lain, termasuk PLN, Pertamina, PGN, BRI, BNI, Mandiri, ID Survey, dan Telkomsel.

Erick berharap, kehadiran BUMN sektor pangan ini akan memperkuat ekosistem pangan nasional melalui peran aktif dari Bulog, RNI, dan PTPN.

“BUMN siap menjadi ujung tombak dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan kapasitas dan sumber daya yang kita miliki, saya yakin kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Erick.

Berita Terkait

Sri Mulyani Terima Dana Pensiun dari Taspen, Berapa Jumlahnya?
Soal Dualisme di Tubuh PPP, Ini Respons Kementerian Hukum
PPPA Ingatkan Pentingnya Higienitas dan Inovasi Daerah dalam Pelaksanaan Program MBG
Wapres Tak Akan Permanen Berkantor di Papua, Tapi Bisa Lakukan Kunjungan Kerja
Tom Lembong di Persimpangan Hukum: Dari Kabinet ke Kursi Terdakwa
Raja Juli Antoni Ingin Standar Keamanan Pendakian Gunung Diperketat
Sufmi Dasco, Sosok Tenang di Balik Banyak Solusi Politik
Gibran Blusukan ke Blitar, Ziarah ke Makam Bung Karno Jadi Awal Kunjungan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Oktober 2025 - 15:50 WIB

Sri Mulyani Terima Dana Pensiun dari Taspen, Berapa Jumlahnya?

Rabu, 1 Oktober 2025 - 15:46 WIB

Soal Dualisme di Tubuh PPP, Ini Respons Kementerian Hukum

Minggu, 28 September 2025 - 13:48 WIB

PPPA Ingatkan Pentingnya Higienitas dan Inovasi Daerah dalam Pelaksanaan Program MBG

Kamis, 10 Juli 2025 - 11:45 WIB

Wapres Tak Akan Permanen Berkantor di Papua, Tapi Bisa Lakukan Kunjungan Kerja

Jumat, 4 Juli 2025 - 10:19 WIB

Tom Lembong di Persimpangan Hukum: Dari Kabinet ke Kursi Terdakwa

Berita Terbaru

Politik

Soal Dualisme di Tubuh PPP, Ini Respons Kementerian Hukum

Rabu, 1 Okt 2025 - 15:46 WIB