mediarelasi.id — Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, kembali menjadi sorotan publik setelah secara resmi didakwa atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, Kamis (1/5/2025). Dakwaan ini muncul menyusul deklarasi darurat militer yang ia umumkan pada awal Desember 2024, yang kini dianggap sebagai langkah inkonstitusional dan bernuansa kudeta sipil.
Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Yoon kini menghadapi dua jeratan hukum berat: pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang. Tuduhan terbaru ini diumumkan hanya beberapa pekan setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan pemakzulannya pada awal April lalu.
Sebelumnya, pada 26 Januari, jaksa khusus telah lebih dulu mendakwa Yoon dengan tuduhan pemberontakan. Meski begitu, mantan presiden tersebut hingga kini belum ditahan.
Dalam laporan dari Yonhap, kejaksaan mengklaim telah mengantongi bukti substansial yang menunjukkan Yoon tidak bertindak sendirian. Ia diduga berkonspirasi dengan eks Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan sejumlah pejabat militer untuk memberlakukan status darurat militer secara sepihak pada 3 Desember 2024 — padahal negara saat itu tidak berada dalam kondisi perang maupun darurat nasional.
Sebagai bagian dari penyalahgunaan wewenangnya, Yoon Suk-yeol dituduh memerintahkan pengerahan militer dan polisi untuk mengepung parlemen guna menggagalkan upaya legislator membatalkan status darurat yang ia canangkan.
Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya mengekang proses demokrasi secara terang-terangan.
Jaksa telah mengajukan permintaan agar Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyidangkan dua dakwaan ini secara bersamaan.
Jika terbukti bersalah atas pemberontakan, Yoon menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Namun, Korea Selatan diketahui telah menghentikan eksekusi hukuman mati secara de facto sejak 1997.
Yoon Suk-yeol kini menyandang status sebagai presiden ketiga dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan oleh parlemen — sebuah babak kelam baru dalam politik Negeri Ginseng.
