Bimo Wijayanto Resmi Ditunjuk sebagai Dirjen Pajak oleh Presiden Prabowo

- Penulis Berita

Selasa, 20 Mei 2025 - 19:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bimo Wijayanto

Bimo Wijayanto

mediarelasi.idPresiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan, menggantikan Suryo Utomo yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.

Sebelum dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Pajak, Bimo menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Investasi Strategis di bawah Kedeputian Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang saat itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Karier Bimo di pemerintahan juga mencakup perannya sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden pada periode 2015–2016. Sebelumnya, ia memulai karier profesionalnya di PricewaterhouseCoopers sebagai auditor.

Baca Juga:  Libur Panjang, Penumpang KAI Membludak Melebihi Kapasitas

Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo memiliki rekam jejak panjang, termasuk pernah menjabat sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA). Ia merupakan salah satu perintis CTA bersama Dr. Yon Arsal, dengan keahlian utama dalam pemodelan deteksi kecurangan (fraud detection), analisis ketidakberaturan, serta kepatuhan pajak berbasis mikro sektoral.

Antara tahun 2007 hingga 2009, Bimo juga pernah menduduki posisi Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan. Selain itu, ia pernah menjadi anggota komite audit di salah satu BUMN pada tahun 2019 dan menjabat sebagai Komisaris di INKA Multi Solusi.

Baca Juga:  Wamenaker Immanuel Ebenezer: Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Melanggar Hukum

Mengemban amanah sebagai Dirjen Pajak, Bimo dihadapkan pada tantangan besar dari Presiden Prabowo. Ia diminta untuk melakukan reformasi sistem perpajakan nasional guna memastikan sistem yang lebih transparan, berintegritas, dan mandiri, demi menopang program-program strategis negara, khususnya dalam hal penerimaan.

Berita Terkait

Sri Mulyani Terima Dana Pensiun dari Taspen, Berapa Jumlahnya?
Soal Dualisme di Tubuh PPP, Ini Respons Kementerian Hukum
PPPA Ingatkan Pentingnya Higienitas dan Inovasi Daerah dalam Pelaksanaan Program MBG
Legislator: Produk Impor Ilegal Jadi Ancaman Serius bagi UMKM
Wapres Tak Akan Permanen Berkantor di Papua, Tapi Bisa Lakukan Kunjungan Kerja
Indonesia Lanjutkan Pembicaraan Terkait Tarif Impor AS di Era Trump
Tom Lembong di Persimpangan Hukum: Dari Kabinet ke Kursi Terdakwa
Raja Juli Antoni Ingin Standar Keamanan Pendakian Gunung Diperketat
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Oktober 2025 - 15:50 WIB

Sri Mulyani Terima Dana Pensiun dari Taspen, Berapa Jumlahnya?

Rabu, 1 Oktober 2025 - 15:46 WIB

Soal Dualisme di Tubuh PPP, Ini Respons Kementerian Hukum

Minggu, 28 September 2025 - 13:48 WIB

PPPA Ingatkan Pentingnya Higienitas dan Inovasi Daerah dalam Pelaksanaan Program MBG

Rabu, 6 Agustus 2025 - 16:26 WIB

Legislator: Produk Impor Ilegal Jadi Ancaman Serius bagi UMKM

Kamis, 10 Juli 2025 - 11:45 WIB

Wapres Tak Akan Permanen Berkantor di Papua, Tapi Bisa Lakukan Kunjungan Kerja

Berita Terbaru

Politik

Soal Dualisme di Tubuh PPP, Ini Respons Kementerian Hukum

Rabu, 1 Okt 2025 - 15:46 WIB