AHY Dorong Pendekatan Inklusif dalam Pembangunan Hijau di Seri Kuliah Strategis Yudhoyono 2025

mediarelasi.id – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka Seri Kuliah Strategis The Yudhoyono Institute 2025 dengan mengusung tema “Green Growth: Pertumbuhan Hijau yang Berkeadilan”, Senin (12/5/2025), di Jakarta.

Acara ini menghadirkan kolaborasi antara pemangku kebijakan nasional, akademisi dari Stanford University, dan ilmuwan energi terkemuka Prof. Arun Majumdar. Seri kuliah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan dan transisi hijau dalam kerangka pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidato pembuka, AHY menekankan bahwa konsep pertumbuhan hijau tidak dapat dipisahkan dari aspek keadilan sosial. Menurutnya, kebijakan lingkungan yang efektif harus turut mencakup agenda pengurangan kemiskinan, pemerataan teknologi, serta pembangunan yang merata di seluruh wilayah.

“Pertumbuhan yang ramah lingkungan harus dibarengi dengan inklusivitas dan keberpihakan pada kelompok rentan,” ujar AHY dalam forum tersebut.

AHY juga menyoroti berbagai tantangan global saat ini seperti krisis iklim, risiko kerawanan pangan, serta kesenjangan akses teknologi digital. Ia menyebutkan bahwa respons terhadap isu-isu ini memerlukan keterpaduan antara strategi global dan pelaksanaan lokal.

Pemerintah, menurut AHY, telah menjalankan sejumlah inisiatif strategis, termasuk pembangunan sistem irigasi berbasis teknologi pintar, percepatan transisi energi bersih, serta peningkatan posisi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dan baterai dunia.

Di hadapan para peserta yang terdiri dari akademisi, profesional muda, dan pemangku kepentingan pembangunan, AHY mengajak untuk merumuskan ulang paradigma pertumbuhan nasional. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

“Teknologi harus dapat diakses secara merata, dan prinsip kerja sama global harus dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang efektif di tingkat daerah,” tegasnya.