mediarelasi.id – Jalur ekstrem Sitinjau Lauik, yang selama ini dikenal sebagai “jalur neraka” bagi sopir truk dan pengendara umum, akhirnya akan ditaklukkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR resmi memulai pembangunan flyover megah senilai Rp 2,79 triliun, yang akan membelah lereng curam antara Kota Padang dan Solok, Sumatera Barat.
Dengan kemiringan tajam hingga 22% dan tikungan super sempit hanya 7 meter, Sitinjau Lauik menjadi mimpi buruk terutama bagi kendaraan logistik. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi hampir saban tahun — dari rem blong hingga truk terjun bebas ke jurang. Kini, masa kelam itu akan segera berakhir.
“Titik antara Panorama 1 dan Panorama 2 adalah zona merah lalu lintas. Dengan pembangunan flyover ini, kami ingin menyelamatkan nyawa dan memulihkan arus distribusi barang yang selama ini tersendat,” kata Kepala BPJN Sumbar, Tabrani, saat peletakan batu pertama, Sabtu (3/5/2025).
Seremoni tersebut dihadiri Menteri PUPR Dody Hanggodo, Gubernur Sumbar Mahyeldi, serta Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, yang menyebut proyek ini sebagai “warisan strategis” dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap daerah.
Dari Zona Rawan Jadi Simpul Ekonomi Baru
Data Polri menyebut, dalam lima tahun terakhir (2020–2024), tercatat 100 kecelakaan fatal di ruas ini, dengan 36 korban meninggal. Selain luka dan nyawa, ekonomi pun turut terganggu — jalur vital Padang-Solok menjadi titik rawan kemacetan logistik dan lumpuh saat musim hujan tiba karena longsor.
Flyover Sitinjau Lauik akan menyingkirkan tiga titik paling berbahaya, menghadirkan jalur yang tidak hanya lebih aman, tapi juga efisien.
Proyek ini digarap oleh Hutama Karya dan ditargetkan rampung dalam waktu 2,5 tahun, dengan masa operasi selama 10 tahun ke depan.
“Kami berharap masyarakat Sumbar tidak lagi bertaruh nyawa di jalan ini. Flyover akan menjadi simbol transformasi infrastruktur Ranah Minang,” ungkap EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim.
Proyek ini diyakini akan menjadi game changer dalam konektivitas Sumbar, membuka jalur perdagangan dan logistik yang lebih lancar, dan mempercepat pergerakan ekonomi kawasan barat Pulau Sumatra.
