mediarelasi.id — Program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah bersiap memasuki babak baru dengan proyeksi lonjakan anggaran yang cukup mencengangkan. Dari yang semula dianggarkan Rp71 triliun, pemerintah kini memperkirakan kebutuhan anggaran bisa meroket hingga menyentuh angka fantastis Rp171 triliun pada kuartal IV tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa ledakan angka ini terjadi karena peningkatan jumlah penerima manfaat serta bertambahnya titik layanan gizi yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Anggaran yang kami siapkan saat ini Rp71 triliun, namun kami proyeksikan kebutuhan riilnya bisa naik hingga Rp171 triliun,” ujar Suahasil dalam pernyataan resmi.
Menurutnya, lonjakan ini tak bisa dihindari karena target pelayanan meningkat tajam hingga 82,9 juta penerima di akhir tahun — dengan lebih dari 32 ribu SPPG disiapkan untuk mendukung distribusi bantuan makanan bergizi.
Namun di sisi lain, realisasi anggaran masih tertinggal jauh. Hingga akhir April 2025, dana yang benar-benar terserap baru mencapai Rp2,3 triliun. Padahal alokasi awal sudah mencapai puluhan triliun.
Ada sedikit kabar baik: akselerasi mulai terlihat. Dari hanya Rp300 miliar yang dibelanjakan pada Februari, realisasi melonjak menjadi Rp2 triliun hanya dalam dua bulan berikutnya.
“Sekarang sudah sekitar Rp1 triliun per bulan, dan kami harap terus meningkat,” lanjut Suahasil, sembari mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat belanja program.
Perluasan cakupan juga terbilang signifikan. Saat ini, sebanyak 3,26 juta warga telah menjadi penerima manfaat, mulai dari balita, siswa sekolah, hingga ibu hamil dan menyusui, yang dilayani lewat 1.102 SPPG aktif. Namun jumlah ini hanya permulaan.
Awalnya, program MBG ditargetkan menjangkau 17,9 juta jiwa pada tahun 2025. Tapi dalam waktu cepat, angka itu direvisi drastis. Proyeksi terbaru memperkirakan 82,9 juta orang akan masuk dalam daftar penerima bantuan makanan bergizi hingga akhir tahun — sebuah ekspansi skala nasional yang menuntut kesiapan logistik, anggaran, dan SDM dalam jumlah besar.
