mediarelasi.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengaku justru tak tahu-menahu soal usulan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
“Saya malah baru dengar. Tapi ya, kalaupun ada wacana itu, kewenangannya mutlak di pemerintah pusat,” ujar Luthfi dengan nada datar seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (30/4).
Pemekaran vs Prioritas: Mana yang Lebih Mendesak?
Luthfi tak menampik bahwa pembentukan daerah baru harus melalui proses yang tidak sebentar—dari ideologi hingga aspek pertahanan negara. “Kalau memang serius mau dimekarkan, semua dimensi harus dikaji secara menyeluruh. Tapi intinya, bukan domain kami di provinsi,” tegasnya.
Alih-alih terpaku pada wacana daerah istimewa, Luthfi menekankan bahwa prioritas Jawa Tengah saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan aglomerasi seperti Semarang Raya, Solo Raya, Kedu, dan Banyumas.
“Yang lebih urgen itu justru bagaimana kita memperkuat ekonomi lokal. Ini yang menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Pusat Kebanjiran Usulan Istimewa
Wacana Daerah Istimewa Surakarta sendiri mencuat dalam rapat Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri pada 24 April lalu. Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, menyebut sudah ada enam wilayah yang mengajukan status istimewa dan lima wilayah lain yang ingin jadi daerah khusus.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mencatat 42 permintaan pembentukan provinsi baru, 252 kabupaten, dan 36 kota baru yang masuk dalam daftar panjang pemekaran daerah.
“Ini bukan hal kecil. Ini pekerjaan rumah besar yang tidak bisa diselesaikan sepihak,” kata Akmal.
Sementara itu, publik menanti apakah wacana Solo sebagai daerah istimewa akan benar-benar diproses, atau hanya menjadi wacana politik yang muncul musiman setiap kali isu otonomi menghangat.
