mediarelasi.id – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan bahwa program rumah subsidi bagi wartawan tidak dibumbui syarat politik. Tak perlu menjadi pendukung garis keras, tak harus menahan kritik—yang dibutuhkan hanyalah dedikasi terhadap profesi jurnalis.
“Tidak ada syarat harus memuji pemerintah. Kritik pun tetap diterima. Justru, rumah ini untuk mereka yang berani menyampaikan kebenaran,” tegas Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2025).
Program ini ditujukan khusus bagi para wartawan berpenghasilan rendah—mereka yang kerap luput dari radar program kesejahteraan, padahal peran mereka vital dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Masih banyak rekan-rekan jurnalis yang belum punya rumah, bahkan tinggal dalam kondisi yang jauh dari layak. Ini bentuk kepedulian konkret dari pemerintah,” lanjut Meutya, yang juga pernah berkecimpung di dunia jurnalistik selama hampir satu dekade.
Sebagai bentuk afirmasi, pemerintah melonggarkan batas penghasilan untuk penerima program ini, khususnya di wilayah Jabodetabek, hingga mencapai Rp12–13 juta. Langkah ini dinilai sebagai angin segar bagi mereka yang selama ini terjepit antara penghasilan pas-pasan dan harga rumah yang terus melambung.
Meutya pun menyebut inisiatif ini bukan sekadar program perumahan biasa, tapi bentuk penghormatan pada profesi wartawan—tanpa embel-embel politik, tanpa pamrih dukungan.
“Ini bukan transaksi, ini pengakuan. Wartawan adalah garda terdepan dalam menjaga informasi yang sehat untuk publik. Sudah sepantasnya mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak, tanpa harus berkompromi pada integritas,” ujarnya.
Dengan semangat itu, Kemenkomdigi berharap agar para jurnalis bisa terus menjalankan tugasnya tanpa beban, tanpa intervensi, dan tentu saja, tanpa harus khawatir soal atap di atas kepala.
