mediarelasi.id – Dalam menghadapi tekanan ekonomi global, berbagai negara mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran guna mengurangi beban keuangan negara. Tidak hanya Indonesia, langkah ini juga diambil oleh sejumlah negara lain demi menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Berbagai faktor seperti perlambatan ekonomi, defisit anggaran, hingga krisis fiskal mendorong pemerintah di berbagai belahan dunia untuk melakukan penghematan. Berikut ini adalah beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan tersebut:
Vietnam
Pemerintah Vietnam mengambil langkah besar dalam efisiensi anggaran dengan memangkas 20 persen pegawai negeri guna menghemat sekitar Rp 73 triliun dalam lima tahun ke depan. Selain itu, jumlah kementerian dan lembaga dikurangi dari 30 menjadi 22, termasuk di sektor media, kepolisian, dan militer.
Sebanyak 100.000 pegawai diperkirakan akan terdampak, baik melalui pemberhentian langsung maupun tawaran pensiun dini. Meski kebijakan ini menuai kekhawatiran, Vietnam optimistis bahwa langkah tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dari 7,1 persen menjadi 8 persen. Pemerintah juga menargetkan status negara berpendapatan menengah pada 2030 dan berpendapatan tinggi pada 2045.
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, efisiensi anggaran menjadi fokus utama pemerintahan Donald Trump. Presiden Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang diketuai oleh Elon Musk untuk memangkas anggaran federal. Kebijakan ini mencakup penghentian kerja jarak jauh, pembekuan perekrutan, serta pemangkasan pegawai negeri secara besar-besaran.
Skema buyout ditawarkan kepada lebih dari 2 juta pegawai negeri, memberikan insentif gaji penuh selama delapan bulan bagi yang bersedia mengundurkan diri. Hingga Februari 2025, sekitar 65.000 pegawai telah menerima tawaran ini, dengan target pemangkasan mencapai 200.000 pegawai.
Jika kebijakan ini berhasil, pemangkasan pegawai akan menjadi yang terbesar dalam sejarah AS dengan potensi penghematan hingga Rp 1.600 triliun. Namun, langkah ini menuai kritik dari serikat pekerja yang menilai bahwa pemangkasan dilakukan tanpa perencanaan matang, serta tuduhan konflik kepentingan terhadap Elon Musk. Selain itu, pemerintahan Trump juga membekukan anggaran lembaga bantuan internasional USAID selama 90 hari dan memangkas miliaran dolar dana penelitian biomedis, yang kemudian menghadapi tantangan hukum dari berbagai pihak.
Argentina
Argentina juga melakukan langkah drastis dalam efisiensi anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Javier Milei sejak akhir 2023. Milei menerapkan pemangkasan 30.000 pegawai negeri atau sekitar 10 persen dari total pegawai federal sebagai upaya mengurangi beban belanja negara.
Milei bahkan mengancam akan memberhentikan 40.000 pegawai lainnya jika mereka gagal dalam evaluasi kinerja. Meskipun kebijakan ini memicu ketegangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi 53 persen, Argentina berhasil mencatat surplus neraca perdagangan selama 13 bulan berturut-turut berkat peningkatan ekspor biji-bijian dan energi.
Inggris
Di Inggris, efisiensi anggaran menjadi prioritas pemerintah dengan rencana pengurangan lebih dari 10.000 pegawai negeri sejak Desember 2024. Langkah ini diambil untuk mengatasi lonjakan jumlah pegawai yang meningkat akibat Brexit dan pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Rachel Reeves menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar 5 persen di setiap kementerian, yang berpotensi berdampak pada jumlah pegawai. Saat ini, jumlah pegawai negeri sipil di pemerintahan pusat Inggris mencapai 513.000, naik dari 380.000 pada 2016.
Menteri Kantor Kabinet Pat McFadden menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dibanding sekadar menetapkan target pengurangan pegawai. Pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik meskipun kebijakan ini mendapat kritik dari serikat pekerja yang menganggapnya terlalu drastis.
Kesimpulan
Berbagai negara terus berupaya melakukan efisiensi anggaran guna menekan pengeluaran dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Meskipun langkah ini menawarkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, tantangan sosial dan politik tetap menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaannya.
