Gubernur Terpilih Pramono Anung Larang ASN Jakarta Berpoligami di Eranya

mediarelasi.id –Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta dilarang berpoligami selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur terpilih, Rano Karno.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menerima gelar kehormatan “Abang” dan pin kuku macan dari Majelis Kaum Betawi di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

Pramono Anung secara terbuka menyatakan bahwa dirinya adalah penganut monogami dan tidak ingin ada ASN di Jakarta yang mencoba untuk berpoligami selama masa jabatannya.

“Saya penganut monogami dan saya tegaskan, ASN di Jakarta jangan pernah berpikir bisa berpoligami di era saya. Kalau ada yang ingin poligami, silakan, tapi jangan sebagai ASN di Jakarta,” tegas Pramono.

Dukungan untuk Larangan Poligami bagi ASN

Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, yang mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau kembali Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 terkait Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN.

Alissa menilai aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

“Pergub ini perlu ditinjau ulang karena tidak selaras dengan aturan di atasnya. Regulasi terkait pernikahan ASN harus sejalan dengan hukum nasional dan nilai-nilai keadilan,” ujar putri Presiden ke-4 RI, Gus Dur.

Menteri PPPA Minta Revisi Pergub Poligami

Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengaji ulang penerbitan Pergub Nomor 2 Tahun 2025.

Menurutnya, beberapa diksi dalam aturan tersebut tidak mencerminkan penghormatan terhadap perempuan.

“Ada banyak diksi yang kurang tepat, misalnya penggunaan istilah ‘bekas istri’, yang seolah tidak menunjukkan penghargaan terhadap perempuan. Kami menilai Pergub ini perlu dikaji kembali, baik dari urgensi maupun redaksionalnya,” jelas Arifah.

Dengan adanya penolakan dari berbagai pihak, Pemprov DKI Jakarta kemungkinan akan menghadapi perdebatan panjang mengenai aturan ini. Sementara itu, Pramono Anung tetap berkomitmen untuk menjaga monogami sebagai prinsip kepemimpinannya di lingkungan ASN Jakarta.