mediarelasi.id – Gerakan Nurani Bangsa (GNB), kumpulan tokoh lintas bidang dan agama, menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025. Kebijakan ini dinilai berpotensi menambah beban bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Kenaikan ini akan semakin menekan daya beli masyarakat yang saat ini sudah melemah,” ujar Alissa Wahid, perwakilan GNB, dalam konferensi pers daring pada Sabtu (28/12/2024).
GNB juga menyoroti dampak sistemik dari kebijakan tersebut, termasuk risiko inflasi yang dapat memperburuk kondisi ekonomi. “Hal ini bisa memicu ketidakstabilan sosial dan melemahkan ketahanan bangsa,” lanjut Alissa.
Menurut GNB, pemerintah seharusnya lebih fokus pada langkah-langkah efisiensi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan pajak, mereka tekankan, harus disusun dengan mempertimbangkan situasi ekonomi pascapandemi yang masih rentan.
“Pemulihan ekonomi belum sepenuhnya kokoh. Masalah seperti pengangguran, inflasi, dan pendapatan riil masyarakat masih membutuhkan perhatian serius,” tambahnya.
Selain itu, GNB menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ini. “Kami berharap pemerintah melibatkan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan menghindari resistensi sosial,” kata Alissa.
Kenaikan tarif PPN ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Langkah ini dirancang sebagai bagian dari kenaikan bertahap yang telah disepakati pemerintah dan DPR untuk mengurangi dampak besar secara langsung pada daya beli masyarakat.
Meski demikian, GNB mengingatkan pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi rakyat, terutama dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. “Kebijakan seperti ini dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah kurang peduli terhadap kebutuhan rakyat,” pungkas Alissa.
