mediarelasi.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Bidang Polhukam DPP PKS, Almuzzammil Yusuf, menyebut bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi mekanisme pilkada langsung yang selama ini diterapkan.
“Kami mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih DPRD. Pilkada langsung perlu dievaluasi agar anggaran besar yang selama ini digunakan bisa dialokasikan untuk kebutuhan rakyat,” ujar Muzzammil dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).
Menurut data yang dipaparkan Muzzammil, total anggaran pilkada serentak sejak 2017 hingga 2024 mencapai Rp80,65 triliun. Dana sebesar itu, katanya, seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti membuka lapangan kerja, memberikan modal usaha, membangun infrastruktur, hingga meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Risiko Konflik dan Polarisasi Menurut PKS
Muzzammil juga menyoroti dampak negatif pilkada langsung, seperti konflik dan polarisasi di masyarakat. Ia mencontohkan diskriminasi pembangunan yang sering terjadi pasca-pilkada, di mana wilayah yang tidak memilih kandidat terpilih sering kali diabaikan dalam program pembangunan.
“Pilkada langsung kerap menimbulkan konflik horizontal. Selain itu, terjadi diskriminasi pembangunan di wilayah tertentu, yang jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial,” tambahnya.
Mekanisme pemilihan melalui DPRD, menurut Muzzammil, juga dapat mengurangi praktik kecurangan seperti politik uang, penyalahgunaan anggaran, dan politisasi dana bansos yang kerap mewarnai pilkada langsung.
“Pemilihan lewat DPRD memungkinkan pengawasan lebih ketat. Bawaslu bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses berjalan bersih dan transparan,” tegasnya.
Pandangan Berbeda dari PDIP
Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) mengambil sikap hati-hati terhadap usulan ini. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa partainya masih mengutamakan kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi.
“Prinsip kami adalah pemilu langsung, di mana kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Satu orang, satu suara,” ujar Deddy saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).
Menanggapi alasan biaya tinggi sebagai dasar wacana tersebut, Deddy mengatakan bahwa solusi sebenarnya terletak pada penguatan partai politik di tingkat akar rumput.
“Politik berbiaya tinggi terjadi karena elite politik yang serakah. Jika partai membangun basis dukungan yang kuat, biaya besar tak lagi diperlukan,” jelasnya.
PDIP juga mengusulkan kajian mendalam untuk memastikan efektivitas dan keadilan sistem pilkada. Deddy menyebut, salah satu opsinya adalah menerapkan pilkada asimetris, di mana daerah yang siap secara indikator dapat tetap menggunakan sistem pemilu langsung.
“Ada banyak cara untuk membuat pilkada lebih efisien tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat. Yang dibutuhkan adalah keseriusan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan sportif,” pungkasnya.
