mediarelasi.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa usulan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah menjadi fokus kajian pemerintah. Bima menyebut percepatan pembahasan usulan ini akan mempermudah realisasi kebijakan jika memang disetujui.
“Pak Presiden memahami urgensi hal ini. Semakin cepat rampung kajiannya, semakin baik. Ini penting untuk mempersiapkan sistem yang ideal,” ujar Bima Arya saat ditemui di SMA 34 Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Konsultasi Publik dan Kajian Mendalam
Meski mendorong percepatan, Bima memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Saat ini, proses konsultasi tengah melibatkan berbagai elemen penting, seperti akademisi kampus, peneliti, LSM, NGO, hingga partai politik dan DPR RI.
Menanggapi kritik yang menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah mundur bagi demokrasi, Bima Arya meminta publik untuk menilai usulan ini secara lebih objektif. Menurutnya, semua kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
“Setiap opsi ada sisi positif dan negatifnya. Baik itu pemilihan langsung maupun melalui DPRD, semuanya ada catatannya. Karena itu, kita kaji dan bahas bersama di atas meja,” jelasnya.
Alasan di Balik Wacana Pemilihan Melalui DPRD
Gagasan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu alasan utama yang dikemukakan adalah efisiensi anggaran.
Prabowo menyebut anggaran besar yang selama ini digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih baik dialihkan untuk program yang lebih mendesak, seperti penanganan gizi anak-anak dan perbaikan infrastruktur pendidikan.
Wamendagri: Bukan Wacana Baru
Perlu diketahui, ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah hal baru dalam lanskap politik Indonesia. Wacana serupa pernah muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bahkan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik kala itu, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Saat ini, pemerintah terus membuka ruang diskusi untuk memastikan opsi terbaik yang dapat diambil demi kepentingan rakyat dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah.
