Prabowo Subianto Masih Menyusun Kabinet, Dasco: Banyak Usulan dan Penarikan, Jadi Proses Sedikit Lambat

mediarelasi.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan finalisasi susunan kabinetnya lima hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa penyusunan kabinet membutuhkan waktu lebih lama karena banyak pihak yang terlibat dalam prosesnya, baik yang mengusulkan maupun menarik nama.

“Nama-nama, terutama dari partai politik yang memiliki porsi lebih kecil dibandingkan profesional, ada yang masuk, ada juga yang mundur. Jadi, finalisasi kabinet mungkin akan memakan waktu lebih lama,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Dasco juga menyebut bahwa struktur kementerian dalam kabinet Prabowo Subianto masih bisa berubah. Diketahui bahwa beberapa kementerian akan mengalami perombakan dan perubahan nomenklatur.

“Dari informasi yang kami peroleh, susunan kabinet ini masih sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu,” tambah Dasco.

Sementara itu, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

“Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin berkontribusi, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan,” ujar Dahnil pada Sabtu (28/9/2024) usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta.

Kriteria pertama, calon menteri harus memiliki integritas, sejalan dengan komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi. Kedua, kompetensi menjadi syarat mutlak karena Prabowo menginginkan kabinet yang mampu menangani isu-isu spesifik dalam pemerintahan. Ketiga, loyalitas. Menurut Dahnil, loyalitas menjadi penting karena Prabowo ingin memastikan seluruh anggota kabinet berjalan seiring dengan visi besar yang ia tetapkan.

Dahnil juga mengungkapkan bahwa Prabowo sudah mengantongi beberapa nama calon menteri, baik dari partai politik maupun dari organisasi masyarakat, kelompok profesional, dan lainnya.

“Partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju akan mendapatkan prioritas dalam penentuan menteri, sementara nama-nama dari kelompok lainnya masih dipertimbangkan,” jelas Dahnil.

Terkait jumlah kementerian yang beredar mencapai 44, Dahnil mengatakan bahwa itu belum final, tetapi jumlah kementerian dipastikan akan bertambah dari saat ini yang berjumlah 34.

“Ada kementerian yang akan dipecah, digabung, atau berubah menjadi badan tertentu,” tutupnya.