mediarelasi.id – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menekankan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) seharusnya dilihat sebagai sebuah proses demokratis yang sehat, bukan ajang untuk menebar permusuhan politik.
Menurutnya, pilkada merupakan mekanisme konstitusional yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara sah dan adil.
“Kita perlu memahami dengan jelas bahwa pilkada adalah jalan demokratis untuk memilih pemimpin daerah. Setelah kontestasi selesai, semua pihak yang sebelumnya berkompetisi harus bersatu kembali untuk membangun daerah dengan peran masing-masing,” ujar Said Abdullah.
Hal ini diutarakannya saat merespons pertanyaan terkait beberapa daerah di mana calon yang diusung PDI Perjuangan bersaing dengan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Said Abdullah juga menjelaskan bahwa kerja sama politik yang terbentuk di beberapa daerah, terutama setelah keputusan MK No. 60 pada 20 Agustus 2024, mencerminkan dinamika politik pasca pemilihan presiden.
“Awalnya ada keinginan dari sejumlah elit politik untuk mengulang keberhasilan pilpres di pilkada. Namun, dengan munculnya putusan MK No. 60 tahun 2024, dan kemunculan figur-figur baru calon kepala daerah, konstelasi politik mengalami perubahan,” tambah Said.
Sebagai contoh, di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Said mengungkapkan bahwa rencana awal untuk memindahkan Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke DKJ guna menghadapi Anies Baswedan berubah setelah nama Pramono Anung muncul.
“Figur Mas Pram menjadi titik temu antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Mega. Ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika politik yang baru, bukan hanya terfokus pada kerja sama politik yang bersifat formal,” jelasnya.
Said juga menyebut nama Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai salah satu tokoh yang mengubah peta pilkada. Menurutnya, latar belakang Andika sebagai mantan Panglima TNI memiliki pengaruh yang signifikan, terlebih dengan hubungannya yang baik dengan Jokowi dan Prabowo.
“Munculnya Pak Andika di Jawa Tengah jelas mengubah dinamika politik. Hubungan dekatnya dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, serta posisinya yang pernah menjadi Komandan Paspampres, memberikan bobot yang tidak bisa diabaikan,” jelas Said.
Menurut Said, pilkada adalah ajang di mana sosok calon menjadi sorotan utama. Rekam jejak, kemampuan berkomunikasi, strategi politik, dan dukungan logistik adalah faktor-faktor yang menentukan pilihan rakyat. “Walaupun partai pengusung penting, pada akhirnya masyarakat akan memilih figur yang dianggap paling layak,” tambahnya.
Said juga menyinggung fenomena “split ticket voting,” di mana pendukung suatu partai terkadang memilih calon dari partai lain di pilkada karena figur tersebut dianggap lebih sesuai dengan harapan mereka.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak selalu aspirasi elit politik selaras dengan keinginan akar rumput, sehingga dinamika pilkada menjadi lebih cair dan tidak bisa hanya berpatokan pada kerja sama politik formal,” pungkas Said.
